Inilah Perbedaan Model Kepemimpinan Era Nabi vs Era Demokrasi

Kekuasaan Yang Dipecah

Salah satu perbedaan mendasar model kepemimpinan negara di masa kita dengan di masa Nabi, para shahabat dan masa khilafah rasyidah dulu, adalah terpecahnya pusat kekuasaan.

Maka wajar kalau di masa itu, merah hitamnya nasib rakyat amat ditentukan oleh siapa yang jadi khalifah. Kalau sosok khalifahnya bagus, macam Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz, maka otomatis jadi bagus lah rakyatnya.

Tapi di masa sekarang, keadaan sudah jauh terbalik. Pusat kekuasaan itu dimana-mana sudahdipecah-pecah, tidak lagi bertumpu pada satu orang. Kekuasaan hari ini disharing, dibagi-bagi secara bersama.

Para raja di Eropa dan benua lain sudah bukan penguasa lagi, kekuasaanya beralih kepada banyak pihak. Raja cuma jadi cerita masa lalu, tapi tidak lagi penguasa yang sesungguhnya.

Demikian juga perdana menteri atau presiden, mereka juga bukan orang kuat yang punya kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan mereka banyak dibatasi dengan banyak hal, antara lain misalnya :

1. Masa jabatannya dibatasi hanya sekian tahun, bahkan hanya dua periode. Kekuasaannya terbatas waktu dan periode.

2. Untuk berkuasa, butuh dukungan suara lewat pemilihan. Dan setelah berkuasa, harus berbagi kekuasaan (baca:rejeki) dengan pendukungnya.

3. Tidak kuasa untuk bikin kebijakan seenaknya, karena ada undang-undang dan seabreg peraturan lainnya. Melanggar UU masuk penjara.

4. Bisa diturunkan kapan saja secara legal jalur hukum yang sah lewat berbagai macam cara, seperti impeachment dst. Di masa lalu cuma bisa hanya lewat pembunuhan atau penaklukan.

5. Tidak bisa pakai anggaran seenaknya, harus ada persetujuan pihak lain seperti DPR/D. Melanggar masalah ini bisa ditangkap tangan masuk bui.

6. Tidak bisa mengubah sistem yang sudah berlalu, yang terjadi justru ikut dengan sistem terbawa arus.

Masih banyak lagi bentuk-bentuk kekuasaan yang dipreteli dari seorang penguasa, yang membuatnya sangat lemah, terkunci dan menyerah dengan keadaan.

Kalau kita masih saja berpikir bahwa pemimpin di masa sekarang ini bisa melakukan banyak hal, bisa begini dan bisa begitu, sebaiknya kita bangun dari tidur dan mulai keluar dari alam mimpi. Balik lagi kita sadari bahwa kita berada di abad 15 hijriyah.

Keadaan sudah amat jauh berbeda. Penguasa hari ini sudah bukan lagi orang yang punya kekuasaan sebagaimana zaman dulu. Hari ini penguasa adalah orang yang paling lemah, bahkan sekedar untuk menentukan agenda acara hari ini pun dia tidak kuasa.

Mau kawin lagi pun tidak berani karena takut istri. Kayak gitu kok dibilang penguasa. Sama istri saja takluk. Hehe

Mengapa Habib Rizieq Difitnah Dengan Chat Seks Firza?

Pasca kekalahan pasangan petahana pada putaran kedua Pilgub DKI, banyak pihak terhenyak, tetap tak bisa percaya.

Bagaimana mungkin petahana yang didukung habis-habisan, diusung 2 parpol peraih suara terbanyak dan runner up di Senayan, didukung dana tak terbatas, di back up keberpihakan penguasa dan aparatnya, bisa kalah telak sampai hampir 16%?! Sebuah kekalahan yang nyaris tak bisa diprediksi lembaga survei manapun.

Berangkat dari keterhenyakan itu, mulailah dicari siapa “biang kerok” yang dianggap paling berperan meng-goal-kan kemenangan bagi paslon Gubernur Muslim.

Alhasil, Habib Rizieq Shihab lah orang yang dianggap punya andil terbesar atas kekalahan ahok. Logikanya sederhana: kekalahan Ahok dianggap tak lepas dari maraknya Aksi Bela Islam yang tujuannya menuntut tindakan hukum atas Ahok yang telah menistakan Al Qur’an terkait pidatonya di Pulau Pramuka yang meminta agar masyarakat jangan mau dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51.

Dan Habib Rizieq lah tokoh sentral yang dianggap menggerakkan serangkaian Aksi Bela Islam, terutama yang paling fenomenal Aksi Damai 411 dan Aksi Super Damai 212.

Padahal, menuding Habib Rizieq sebagai biang keladi kekalahan ahok sebenarnya sama dengan MENGAKUI KEHEBATAN Habib Rizieq Shihab.

Mana mungkin seorang HRS bisa mempengaruhi jutaan warga DKI yang berhak pilih, untuk tidak memilih ahok di bilik suara?! Sedangkan money politics dalam berbagai bentuknya, pembagian sembako “ugal-ugalan” sampai menerobos masa tenang, semua operasi itu telah dijalankan. Seharusnya, hitung-hitungan di atas kertas, petahana pasti menang dong! Lalu bagaimana caranya HRS jadi penyebab kekalahan paslon petahana?! Sedangkan dia tak melakukan gerakan kontra kampanye?

Yang dilakukan Habib Rizieq Shihab, bagi penguasa saat ini, justru jauh lebih dari itu, bukan sekedar berperan mengalahkan Ahok, tapi bisa lebih berbahaya lagi jika dibiarkan. Sebab yang dilakukan HRS adalah MEMBUKA PINTU KESADARAN UMMAT ISLAM, MENGUSIK GHIRAH KAUM MUSLIMIN.

Mereka yang semula beragama hanya sekedar sebatas kesalehan ritual (banyak sedekah, sumbang masjid sana sini, bantu panti asuhan dimana-mana, umroh berkali-kali) namun kering dari ‘sense of belonging’ terhadap ISLAM itu sendiri, dengan adanya Aksi Bela Islam, mereka seakan disentakkan kesadarannya bahwa beragama itu bukan sekedar melakukan ibadah ritual semata.

Tapi bagaimana membumikan perintah dan larangan Allah, merasa memiliki terhadap apa yang Allah turunkan, sehingga timbul rasa tidak rela jika agamanya dinistakan, Al Quran nya dianggap alat kebohongan.

Orang yang tadinya tidak peduli pada perintah surat Al Maidah ayat 51, justru dengan dikatakan “jangan mau dibohongi pakai…” terusik untuk mengkaji lebih dalam surat Al Maidah ayat 51 dan ayat-ayat selanjutnya.

Disinilah peran Habib Rizieq dan beberapa ulama yang tergabung dalam GNPF MUI. Kesadaran itu tidak hanya berhenti sampai sebatas memilih siapa di Pilgub DKI. Sebab Aksi 212 kemudian bergulir ke segala arah, termasuk ke ranah ekonomi.

Munculnya kesadaran ummat Islam untuk bergotongroyong, dengan semangat ukhuwah Islamiyah, membangun bisnis berbasis syariah, bisnis dari ummat, oleh ummat, untuk ummat. Sekarang mungkin masih kecil skalanya. Tapi bukan tidak mungkin jika kelak akan terus menbesar dan mengancam hegemoni dagang para taipan.

Ghirah ummat Islam untuk memilih pemimpin yang berpihak pada Islam dan tidak meminggirkan Islam, akan terus bergulir, tidak berhenti hanya pada Pilgub DKI.

Justru kemenangan paslon Gubernur Muslim yang semula tak diperhitungkan, kini mendongkrak rasa percaya diri ummat Islam, bahwa jika mereka bersatu, maka mereka akan bisa mengalahkan kekuatan besar yang ditopang kekuasaan sekalipun.

Semangat seperti inilah yang akan terbawa dan menular ke berbagai daerah dalam menghadapi Pilkada serentak 2018.

Lebih “celaka” lagi jika semangat ini berlanjut sampai 2019, saat moment Pemilu Legislatif dan Pilpres akan digelar bersamaan.

Apalagi pasca Aksi Bela Islam muncul semangat dan KEPEDULIAN ummat untuk mengawal proses pemungutan suara. Mereka yang dulu hanya pasif menanti hasil perhitungan suara dari KPUD/KPU atau mantengin quick count dari lembaga survei yang bekerjasama dengan media tivi, kini sadar bahwa “KEJUJURAN hasil pemungutan suara dimulai dari TPS”.

Maka bergeraklah ummat Islam, kaum ibu, anak muda, jawara, untuk mengawal TPS, menjaga agar prosesnya steril dari aksi intimidasi ala Iwan Bopeng, tidak bisa disusupi pemilih siluman yang datang gerudukan menjelang TPS tutup hanya berbekal KTP padahal tak dikenali sebagai penduduk setempat, dan yang terpenting hasilnya tak bisa direkayasa secara sistem hitungan di KPU/KPUD.

Bayangkan jika hal ini terjadi di semua Pilkada serentak 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019! Maka, memenangkan pilkada dan pemilu bukanlah hal mudah lagi. Tak cukup hanya punya modal uang tak berseri atau intervensi kekuasaan.

Itu sebabnya Habib Rizieq Shihab HARUS DIHABISI. Dihabisi bukan berarti harus dibunuh. Tidak perlu membunuh beliau secara fisik. Tapi bunuhlah karakternya.

Buat citra HRS sedemikian buruk, kotor dan hina sehingga ummat tak mau lagi mendengar nasihatnya, ogah ikut komandonya bahkan ummat menyingkir, meninggalkan HRS.

Apa yang harus dilakukan?

Memenjarakan HRS dengan kasus kriminal biasa, sulit. HRS tidak korupsi karena dia bukan aparatur negara yang punya peluang untuk korupsi.

Maka dibidiklah HRS dengan beragam kasus. Penghinaan terhadap lambang negara, ternyata tak cukup ampuh. Sebab yang dimaksud penghinaan lambang negara adalah menghina burung Garuda Pancasila.

Sedangkan thesis HRS hanya mengupas sejarah “lahirnya” Pancasila sehingga menjadi 5 sila yang urutannya persis seperti apa yang kita kenal sekarang. Mentahlah tuduhan itu, terlalu sumir jika dipaksakan, Kejaksaan saja mengembalikan berkasnya.

Lalu kenapa akhirnya yang diangkat kasus chat sex? Karena untuk membunuh karakter

seorang ulama agar kehilangan kepercayaan ummatnya adalah jika dia terlibat skandal sex!

Maka dibuatlah issu chat sex antara HRS dengan seorang wanita, FH

Meski terlalu banyak kejanggalan dalam kasus chat sex, tapi gaungnya cukup luas. Itulah yang diharapkan, semua orang jadi sibuk membincangkan “bener enggak sih Habib Rizieq melakukan chat sex dengan FH?”.

Tak peduli logis atau tidak (karena HP milik FH sudah berada di tangan kepolisian sejak hampir 2 bulan sebelum chat sex itu diunggah ke internet), yang penting efeknya meluas.

Ini sangat ironis sebenarnya. Sebab sejak awal yang digoreng adalah isu radikalisme.

Setiap Aksi Bela Islam selalu dikaitkan dengan isu bakal adanya kerusuhan massa, bergeser menjadi gerakan makar, melawan dan menumbangkan pemerintahan yang sah.

Namun sayang issu RADIKALISME yang digoreng itu GAGAL TOTAL! bahkan puncak dari Aksi Bela Islam, dimana 7 jutaan ummat Islam dari berbagai penjuru negeri berkumpul sejak dini hari di pusat Jakarta, di sekitar pusat-pusat kekuasaan, namun tak satupun ada kerusakan.

Jangankan merusak, sampah yang dihasilkan pun secara swadaya dibersihkan dan dikumpulkan dalam kantong-kantong plastik besar, sehingga petugas kebersihan tinggal mengambil saja. Jangankan bergerak rusuh ke pusat-pusat kekuasaan, berebut makanan dan minuman saja tidak ada.

Sulit, sulit sekali menggiring opini bahwa ini gerakan ISLAM RADIKAL. Apalagi Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Menag, Menko Polhukam, juga ikut hadir di acara itu. Kapolri dan Panglima TNI pun ikut jadi saksi jalannya Aksi Super Damai.

Apalagi belakangan Jokowi pun tanpa disadari ikut “MEMPROMOSIKAN” ke masyarakat internasional bahwa aksi 212 adalah aksi damai, nothing to worry about untuk berinvestasi di Indonesia. Disini ummat Islam berkumpul sampai 7 juta orang, meski niatnya berdemo, tapi tetap bisa menjaga situasi tetap aman dan damai.

Nah lho, ambigu bukan jika tetap memaksakan tuduhan PENYULUT RADIKALISME pada Habib Rizieq Shihab?

Gagal di isu radikalisme, maka harapannya kini bertumpu pada kasus chat sex. Meski sudah banyak pakar dan pengamat dari berbagai disiplin ilmu menelanjangi kejanggalan issu ini, polisi tak menyerah.

Setelah “digugat” kenapa tidak menangkap pihak yang mengunggah dan menyebarkan pertama kali, kini polisi menuduh hacker asal Amerika lah yang pertama kali meretas chat sex itu. Anonymous Amerika pelakunya.

Ini makin konyol sebenarnya. Sebab di Amerika yang namanya free sex sudah “santapan” sehari-hari.

Jangankan cuma chat sex yang sudah marak sejak belasan tahun lalu ketika orang masih gandrung pakai Yahoo Messenger, aksi tukar menukar video sex disana sudah bukan issu baru.

Dan sebagai masyarakat yang berpaham liberal, di sana orang mau melakukan free sex sepanjang tidak menganggu orang lain, ya tidak masalah, itu urusan pribadi pelakunya.

Jadi bagaimana Anonymous Amerika bisa sedemikian tertarik meretas urusan chat sex pribadi? Apalagi kemudian diunggah ke internet lewat website bernama “Balada Cinta Rizieq”, ini nama web nya “Indonesia bingitz”.

Tapi sudahlah. Tak penting masuk akal atau tidak, konyol atau logis, yang penting nama HRS dicemarkan. Harapannya, ummat Islam “pinggiran” yang relatif tidak terdidik, tidak well informed, akan menelan mentah-mentah tuduhan bahwa HRS melakukan chat sex.

Bukti bahwa aparat bernafsu membusukkan citra HRS, ketika kepolisian menyebar foto HRS ke berbagai daerah, seolah dia buronan yang bersembunyi di pelosok tanah air, di hutan belantara, menyamar di desa-desa terpencil.

Padahal, seluruh aparat kepolisian tahu HRS sedang berada di Arab Saudi. Tinggal layangkan saja surat resmi kepada Dirjen Imigrasi untuk mencabut paspor HRS, lalu tinggal kirim surat ke Pemerintah Saudi agar mendeportasi HRS karena dia sudah berstatus illegal tanpa paspor.

Anehnya, seperti kata Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasi yang mantan Kapolda Bali, pihaknya belum akan mencabut paspor HRS karena sampai saat ini tidak ada permintaan dari Polri.

Nah, ini bukti bahwa sebenarnya kepolisian tak serius-serius amat ingin memaksa HRS kembali ke Indonesia. Padahal mudah, cukup cabut parpornya, cekal dia, agar ada alasan kuat untuk meminta pihak berwenang Saudi Arabia mendeportasi HRS.

Bukan dengan menyebar foto HRS ke berbagai pelosok daerah. Untuk apa?! Jelas masyarakat sudah kenal baik wajah dan penampilan HRS, lagi pula toh HRS tak ada di Indonesia.

Disini jelas sekali tujuannya memang hanya merusak nama HRS agar ummat berkurang kepercayaannya pada HRS.

Namun sayang, kepolisian dan penguasa tidak belajar banyak dari berbagai kejadian sebelumnya. Aksi 212 misalnya, makin dihadang, makin dihalangi, justru melahirkan Aksi Simpatik longmarch, jalan kaki para santri muda dari Ciamis ke Jakarta.

Aksi ini menimbulkan rasa simpati ummat Islam dan efeknya bak bola salju menstimulasi mereka yang tadinya tidak berencana ikut Aksi 212 jadi ikut.

Atau belajar dari yang lebih belakangan terjadi: tebar sembako dan baju kotak-kotak habis-habisan di penghujung masa kampanye hingga masuk masa tenang, dengan harapan pemilih akan mengidentifikasikan dirinya dengan gambar paslon berbaju kotak-kotak ketika berada di TPS.

Tapi apa yang didapat? Pemilih kelas menegah atas, kaum terdidik, mereka yang semula masih tergolong undecided voters, justru muak melihat aksi money politics ugal-ugalan macam itu, akhirnya… Jadilah kemenangan Anies Sandi lebih fenomenal dan lebih besar selisih suaranya.

Jadi, aparat kepolisian, penguasa, jika ingin menghabisi Habib Rizieq Shihab, mbok ya tolong cari kasus yang benar-benar berkelas.

Jadi tidak malu-maluin kalau harus mengeluarkan red notice ke interpol, punya alasan kuat kalau mau mencabut paspornya, dan dampaknya ummat bisa benar-benar berpaling dari HRS.

Nah, masalahnya, dari belasan kasus yang dipakai untuk membidik HRS, adakah yang benar-benar kuat bisa menghabisi HRS?! Sementara 2018 dan 2019 makin dekat…

HasbunaLlaahu wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashiir…

Laa haula wa laa quwwata illaa billaah… HRS bukan nabi apalagi Rasul. Beliau hanyalah ulama yang memilih nahi munkar sebagai jalan dakwahnya ketika banyak ulama lain lebih memilih fokus pada amar ma’ruf semata.

HRS tentu tak luput dari kesalahan, tapi di tengah gersangnya figur panutan, ummat Islam Indonesia sudah menunjukkan kepercayaan mereka pada Habib Rizieq Shihab.

Siapapun yang mau mendelegitimasi HRS, dia haruslah figur yang lebih layak dipercaya.

Penulis: Iramawati Oemar

Tentang 'MARHAEN' Pada 'SHALAWAT MARHAEN'

Ada seorang kawan petani yang bertanya, mengapa "Shalawat Marhaen" dinamai "Marhaen"? Siapa itu "Marhaen"?

Pertanyaan ini menarik sekaligus penting, karena menggambarkan bahwa:

1) Kaum Marhaen sendiri hari ini sudah tidak mengenal lagi istilah "marhaen" yang dulu diciptakan Bung Karno (BK) untuk membela kepentingan mereka. Ini akibat cuci-otak dan de-Sukarno-isasi oleh Orba.

2) Istilah "marhaen" sendiri sudah mengalami reduksi sedemikian rupa, dikesankan terkait dengan partai politik bernama PDI-P, sehingga istilah ini terkesan hanya milik trah Bung Karno atau mereka yang berasosiasi dengan PDI (zaman dulu) atau PDI-P.

Poin kedua ini adalah mitos. "Marhaen" memang kerap terdengar dari para kader politik yang mengklaim pewaris ajaran politik Bung Karno, tapi istilah ini bukan milik mereka saja. Istilah ini milik bangsa Indonesia, juga milik kaum pergerakan yang berjuang untuk tercapainya cita-cita revolusioner Sukarno. Lagi pula, siapa hari ini yang bukan "pewaris Bung Karno"? Kita selalu mewarisinya, sedikit atau banyak, diam-diam atau terang-terangan, satu dan lain cara. Kita terus membaca "Di Bawah Bendera Revolusi", dan jujur atau tidak, masih berada dalam bayang-bayang seruannya. Tak terkecuali kaum santri. Para santri diam-diam, diakui atau tidak, adalah juga Sukarnois dengan cara mereka masing-masing.

Istilah "Marhaen" didefinisikan BK sebagai gabungan "kaum proletar Indonesia", "kaum tani Indonesia yang melarat", dan "kaum melarat Indonesia yang lain-lain".

Lebih eksplisit, BK menjabarkan: "Marhaen bukanlah kaum proletar (kaum buruh) saja, tetapi ialah kaum proletar dan kaum tani melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain, misalnya kaum pedagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum gerobag, kaum nelayan, dan kaum lain-lain".

"Marhaen" adalah cara BK melakukan pribumisasi (pembumian) atas istilah "Proletariat". Sebagaimana Gus Dur melakukan pribumisasi (pembumian) atas syariat Islam.

Akan muncul debat teoretik, khususnya dalam epistemologi Marxis, apa perbedaan "marhaen" dan "proletar"? BK tak sampai melakukan debat sejauh itu, dan jika hari ini kita mau memperdebatkannya, layak didiskusikan. Tapi kira-kira bisa dinyatakan: "setiap proletar adalah marhaen, tapi tak semua marhaen adalah proletar".

"Marhaen" lebih luas daripada "proletar", mencakup mereka yang hidup di garis semi-proletar, seperti kaum profesional (guru, dll) yang hidupnya rawan terjatuh ke dalam garis kemiskinan karena ketergantungan pada relasi upahan, artinya guru yang masih melarat hidupnya. Mencakup pula kaum yang sekarang disebut "proletar informal", mereka yang tidak hidup dari upah bulanan, tapi melarat karena hidup dalam lingkaran setan kapitalisme sebagai tenaga kerja cadangan untuk pabrik atau relasi upahan informal (kuli bangunan, pemulung, penjual kaki lima, dan lain-lain). Pada masa BK, belum dikenal itu istilah "proletar informal" seperti dalam studi sosiologi Marxis sekarang.

"Marhaen" ciptaan orisinal yang jenius. Dari seorang Muslim-Marxis Indonesia dan Nusantara yang adalah Bung Karno. Tapi ia menjadi rongsokan sejarah, karena memang tak ada rezim yang mau kaum marhaen bangkit dan sadar. Rezim yang juga menista BK menjadi sekadar asesori tiap 17 Augustus, tapi menginjak-injak warisan pemikirannya.

Shalawat ini cara penulis mensyukuri Bung Karno, sekaligus mensyukuri Nabi Pembebasan yang selalu dikagumi BK dalam setiap langkah perjuangannya, Rasulullah Muhammad, shallallahu 'alaihi wasallam.

KEBODOHAN atau PURA-PURA BODOH

Oleh: Nanik Sudaryati

Seorang menteri bercerita dengan bangganya soal investasi Pabrik Nikel oleh investor Cina di Morowali sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 65 Triliun.

Dia juga bangga karena investor Cina itu mengekspor dari Indonesia ke Amerika nikelnya.

Lalu apa yang diperoleh Indonesia atas investasi sebesar itu ? 

Tenaga kerja yang jumlahnya sekitar 500 orang pada saat pabrik tersebut beroperasi. Kok hanya 500 orang ? 

Lha pabriknya sudah komputer semua, jadi gak perlu tenaga banyak. Sedangkan saat pembangunan semua tenaga dari Cina.

Selain tenaga kerja apa yang diperoleh Indonesia ? 

Ya pajak -pajak semacam PPN dan pajak ekspor yang tidak besar.

Lalu apa keuntungannya Cina ?...

Wouw tentu kekayaan alam Indonesia (Nikel) yang di ekspor ke Amerika, dan duitnya langsung masuk ke Cina, bukan ke Indonesia.

Di luar itu ada MODUS BARU Cina mengapa mereka sekarang mengincar Indonesia ?

Karena kalau dia ekspor dari Indonesia ke Amerika seperti Investasi Nikel di atas, maka mereka tidak dikenakan pajak ekspor alias pajaknya 0 persen oleh Amerika, karena dianggap Indonesia sebagai negara berkembang (padahal yang ekspor investor Cina yang ngeruk kekayaan alam Indonesia).

Sebaliknya kalau Cina bangun pabrik nikel di negaranya sendiri dan ekspor ke Amerika maka akan dikenakan Pajak ekspor oleh Amerika sebesar 16 persen, karena Cina dianggap sebagai negara maju.

Sumpah kalau orang waras nggak bangga dengan investasi Cina di Indonesia, tapi nangis darah !!

Bagaimana tidak ?

Saat membangun pabrik dengan alasan turnkey project mereka bawa tenaga kerja dari negaranya, saat pabriknya jadi ternyata bukan tipe pabrik yang padat karya karena semua sudah sistim kompiuter jadi cuman sedikit nyerap tenaga kerja kita, dan saat ekspor karena berangkat dari Indonesia dapat BONUS pajak ekspor 0 persen ke negara-negara maju, karena dikira ekspornya bangsa Indonesia yang dianggap sebagai negara berkembang.

Dan yang jelas kekayaan alam kita yang dikeruk dan di ekspor duitnya bukan kembali ke Indonesia tetapi ke negaranya.

Saya jadi ingat Iran (tolong jangan dilihat syiahnya, tapi lihat bagaimana dia mengelola ekonominya). 

Iran yang tidak dicampuri Amerika dalam kebijaksanaan ekonominya sejak tahun 1979 dan malah di embargo oleh Amerika dan sekutunya, ternyata luar biasa maju ekonominya. Hutang luar negeri 0 persen, dan rakyat miskin di jamin negara. Kenapa ?

Karena semua kekayaan alam dan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dipegang atau dikuasai oleh BUMN-nya atau dikuasai negara.

Saya jadi mikir kenapa kita yang punya kekayaan alam yang LUAR BIASA dari tambang batubara, emas, nikel, minyak , hutan, kebun dll selalu mengundang asing ?????

Mengapa kita punya BUMN malah cuman jadi ATM politik, tapi tidak didayakan untuk mengelola kekayaan alam kita ??? 

Apa susahnya mengambil nikel, minyak atau emas kita ???

Lha wong kita punya SDM Geologi, sampai Ir Perminyakan, Ir Perkebunan , Ir Kehutanan , Ir Pertanian, ahli-ahli IT serta tenaga lainnya yang tidak kalah dengan negara lain.

Sedih dan gemes serta marah lihat pengelolaan negara ini dari waktu ke waktu, jaman Orba kita di jajah Amerika dll, dan di jaman sekarang ganti Cina yang menjajah . Mengapa bisa begitu ?

Karena 72 tahun MERDEKA kita hanya punya pejabat-pejabat bermental CALO dan jadi KAKI TANGAN asing yang lebih senang dapat tip sedikit masuk kantongnya, lalu dia dengan mudah menjual kekayaan alam dan aset negara ke asing, dari pada berpikir bagaimana Merdeka di atas kaki sendiri !!!

Kalau lihat kenyataan kita ini negara kaya tapi dililit hutang hingga ribuan triliunan dan rakyat miskin makin merajalela, rasanya naik darah banget !!! 

(Mungkin karena saya waras dan punya hati nurani ya ?

Seperti yang sepakat dengan tulisan saya ini) ***

*Nothing Changes, just 'rearranges',- for me.

Jokowi-Gatot Sandiwara Politik? Sebuah Analisa Sederhana

Belakangan ini beredar tulisan yang isinya beranggapan bahwa Jokowi-Gatot tengah memainkan sandiwara politik. Sepak terjang panglima TNI Gatot Nurmantyo belakangan ini yang cukup kontroversial disebut sebagai manuver untuk memantaskan dirinya sebagai pendamping Jokowi kelak di 2019. Dengan harapan, berkat manuver tersebut, hati rakyat Indonesia terpaut pada sosok panglima, sehingga ketika disanding dengan Jokowi, maka kekurangan Jokowi akan tertutupi dengannya.

Well, berasumsi boleh saja. Beranggapan sah-sah saja. Karenanya, saya juga tentu tidak salah dong jika punya anggapan. Tulisan ini bukan bantahan pada anggapan diatas, namun hanyalah tulisan yang semata memuat tanggapan dan analisa saya pribadi.

Analisa saya ini bisa saja salah, namun anggaplah ini sekedar tanggapan sebagai pembanding dari tulisan tentang adanya sandiwara politik diatas.

Pertama, jika memang benar sudah ada deal dari Jokowi dan Gatot untuk memainkan sandiwara politik, maka yang harus digaris bawahi adalah pada 2019 nanti yang maju apakah Jokowi-capres dan Gatot-cawapres, atau Gatot-capres dan Jokowi-cawapres. Ini penting dimaklumi terlebih dahulu karena akan membuat penglihatan kita makin jernih.

Jika memang Jokowi-capres, Gatot-cawapres, maka teorinya, semestinya popularitas capres haruslah berada diatas cawapres. Karena jika popularitas cawapres di mata rakyat lebih tinggi dari capres, ini berpeluang merusak pasangan, karena akan ada manuver dari Partai lain yang mensabotase dengan memajukan si cawapres sebagai capres mereka.

Tentunya dengan tokoh sekaliber Gatot, pastilah posisi capres lebih menarik baginya dari sekedar cawapres yang sudah terbukti "tidak banyak berfungsi" di masa kepemimpinan Jokowi saat ini.

Padahal kita lihat elektabilitas Gatot di mata rakyat terus meningkat, dan semakin melejit dengan sepak terjang beliau belkakangan ini. Terutama dengan perintah nobar G30S PKI dan isu senjata ilegal yang dilontarkan beliau.

Bahkan menurut saya, popularitas Gatot kini sudah melewati kepopularitasan Jokowi. Jika Jokowi dan Gatot tengah bermain sandiwara, maka disini sudah ada improvisasi yang merusak sandiwara itu sendiri. Sudah sangat terlambat bahkan untuk menghentikan sandiwara ini, jika ini memang sandiwara.

Kedua, Jika Gatot memang diberi tugas mengambil hati rakyat (umat Islam), sehingga nanti punya nilai tambah pada pasangan Jokowi-Gatot, maka banyak sebenarnya manuver lain yang bisa dilakukan Gatot untuk meraih hati umat Islam tanpa harus menghancurkan kredibilitas Jokowi. Umpamanya memperbanyak silaturahmi dengan ulama dan melontarkan statement-statement yang menunjukkan keberpihakannya pada umat Islam.

Namun yang dilakukan Panglima justru sepak terjang yang menghancurkan kredibilitas pemerintahan Jokowi, nasional maupun inaternasional.

Bayangkan disaat Indonesia dan China kini mesra-mesranya, justru panglima mengangkat isu yang membuat masyarakat semakin benci pada komunis. Ini membahayakan posisi Jokowi secara bilateral dengan China, apalagi pernyataan panglima itu dilontarkan tidak berselang jauh dengan kedatangan Ketua Partai Komunis Vietnam ke Indonesia.

Maka jelas sekali disini, sepak terjang Panglima bukan cuma menumbuhkan popularitas dirinya, tapi juga menghancurkan kredibilitas Jokowi. Ini bertentangan dengan tujuan adanya sandiwara, kalau ini sandiwara.

Ketiga, suatu sandiwara itu mestinya sudah punya skenario. Tidak ada sandiwara yang tanpa skenario. Sandiwara tanpa skenario itu julukan tepatnya, kebetulan.

Nah, ketika Panglima melontarkan isu senjata ilegal, jika ini sandiwara, tentunya reaksi yang muncul dari pemerintah akan isu ini sudah diskenario, sudah direkayasa. namun yang terlihat, pemerintah sepertinya benar-benar kaget dan tidak siap untuk memberikan reaksi yang terencara pada isu dari panglima ini. Terlihat betapa gagapnya dan kacaunya berbagai pihak dalam menanggapi ini. Ini menunjukkan bahwa isu yang dilontarkan panglima itu tidak ada dalam skenario sandiwara, jika ini sandiwara.

Keempat, orang yang sedang memainkan sandiwara akan terlihat melakukan lakon yang bukan cerminan pribadinya sendiri. Maka jika panglima bersandiwara, kita akan bisa melihatnya apakah sepak terjang sandiwara ini sesuatu yang dadakan, atau memang sudah begitu dari dulunya.

Kita tahu statement-statement panglima tentang bahaya komunis itu bukan baru saat ini. Jauh sebelum ini, panglima sudah sering melontarkan itu di berbagai forum. Maka aneh jika kemudian perintah nobar G30S PKI ini disebut sandiwara politik, tanpa kita kaitkan dengan sikap beliau terhadap komunis sebelum-sebelumnya.

Kelima, pernyataan dari panglima bahwa dia loyal pada Jokowi, adalah pernyataan normatif, yang memang harus menjadi sikapnya sebagai Panglima TNI kepada pemimpin negara, siapapun pemimpin itu. Gatot akan menyalahi sumpah jabatannya jika mengatakan tidak loyal pada Presiden. Ucapan ini tidak bisa dijadikan arguman bahwa sepak terjang gatot belakangan ini hanyalah sandiwara.

Jika kita piknik sejenak ke Mesir di masa pemerintahan Mursi, sekalipun tidak pernah Jenderal as-Sisi menyatakan tidak loyal pada Presidennya. Namun waktu bercerita lain. As-Sisi menggulingkan Mursi atas dasar menyelamatkan negara dari chaos akibat gonjang-ganjing pemerintahan Mursi yang menimbulkan gejolak ditengah-tengah rakyat Mesir, yang ditandai dengan terjadinya demontrasi berkepanjangan yang melumpuhkan pemerintahan.

Ingat kan ucapan Panglima :"Kami tahu kapan kami akan bergerak." Itu ucapan yang bisa dimaknai keloyalan panglima pada Presiden berada dibawah keloyalan panglima pada negara. Jika negara terancam, maka panglima akan bergerak, walaupun untuk itu terpaksa berseberangan dengan Presiden sekalipun. Begitu memang sumpah militer.

Jadi ucapan-ucapan Panglima ini hanya menunjukkan keprofessonalan beliau yang dilakukan dengan sangat baik dan proporsional.

Dengan melihat berbagai fakta diatas, maka besar dugaan saya bahwa tidak ada yang namanya sandiwara politik Jokowi-gatot demi 2019, tidak terpenuhi syarat-syarat adanya sandiwara disini.

Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bish-shawab.

Menguak Fenomena Dibalik Isu Kebangkitan PKI

Ilustrasi

Ini bukan narasi ilmiah, cuma uneg-uneg yang mewakili pendapat subjektif saya tentang isu kebangkitan PKI. Anda boleh berpendapat, saya juga. Ini pendapat saya.

Saya sama sekali tidak percaya komunisme bangkit di Indonesia. Tanya kenapa? Ideologi itu sudah tidak laku, tidak diminati orang, apalagi oleh generasi milenial. Ayo jujur, emang gampang jadi komunis? Prinsip komunisme adalah: “From each according to his ability, to each according to his needs.” Ini dawuh Eyang Kakung Karl Marx. Aslinya dalam bahasa Jerman: “Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.“

Dalam masyarakat ‘kominis’ (ejaan khas mbah-mbah buyut saya), “Setiap orang memberi sesuai kemampuannya, setiap orang mendapat sesuai dengan kebutuhuannya.” Anda doktor, lulus S3 luar negeri, tidak usah pamer ijazah. Jika anak Anda cuma 1, Anda tidak berhak dapat bayaran lebih tinggi dari tukang parkir lulusan SMP yang anaknya 5. Itu adil dalam perspektif komunisme.

Apa yang gini laku? Emang enak “sama rata sama rasa”? Mimpi komunisme kiri-kira begini: “kalau mau kaya ya kaya bareng, kalau miskin ya miskin bareng.”

Alamak! Sama rata-sama rasa hanya ada di surga. Di surga pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada surga kelas VVIP, ada surga kelas ekonomi. Ada juga al-A’raf, tempat di antara surga dan neraka.

Jika Mbak Marx bilang kapitalisme mengidap kontradiksi internal dan menggali kuburnya sendiri, komunisme juga. Mana ada masyarakat bisa tumbuh dan berkembang kalau tidak ada kompetisi? Tanpa kompetisi, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, tidak ada kemajuan. Kompetisi adalah kodrat manusia. Islam juga mengajarkan orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi, kompetisi juga harus tandem dengan koperasi. Ini ajaran tawassuth dalam Islam, yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ajaran komunisme yang utopis ini tadi tidak pernah ada dalam praktek sejarah. Di Rusia, Lenin mendirikan negara sosialis. Ajaran Marx dimodifikasi menjadi: “From each according to his ability, to each according to his works” (Setiap orang memberi sesuai kemampuannya, setiap orang mendapat sesuai prestasinya). Di sini kerja orang dihargai. Hasrat untuk maju tumbuh. Orang tidak perlu sama-sama miskin. Orang boleh kaya, tetapi jangan terlalu timpang.

Ini pun tidak bertahan karena kendali negara terlalu kuat. Orang gerah, tidak bisa kreatif, tidak bebas ekspresi. Uni Soviet tumbang, Tembok Berlin jebol. Sosialisme-komunisme kandas. Sejarah usai, kapitalisme berjaya, kata Fukuyama. Komunisme tinggal nama. Tidak ada negara komunis. Yang ada adalah negara otoriter, dengan sistem politik tertutup, tetapi pro-pasar seperti RRT (Republik Rakyat Tiongkok).

Kalau Anda bilang RRT negara komunis, karena itu Jokowi berarti antek komunis karena akrab dengan RRT, Anda diketawai kecebong. RRT itu negara kapitalis, cuma dimodifikasi. Karena sistem politiknya tertutup, porsi negara besar. Namanya kapitalisme negara. Model begini banyak, termasuk Singapore.

Jika Jokowi akrab dengan RRT, itu bukan karena beliau turunan PKI dan antek ‘kominis’, tetapi karena yang pegang duit sekarang ini RRT. Jangankan Indonesia, Amerika aja tergantung duit RRT. Raja Salman tempo hari juga berusaha menggangsir duit RRT dalam rangka pelepasan saham perdana Saudi Aramco.

Alhasil, komunisme usang, tidak laku. Yang masih laku, dan tetap dipelajari dengan penut minat di kampus-kampus, adalah marxisme. Marxisme tidak sama dengan komunisme. Marxisme adalah filsafat kritis terhadap kapitalisme. Karena yang berjaya sekarang adalah kapitalisme dan janji kapitalisme adalah mewujudkan kesejahteraan seperti titah Adam Smith (The Wealth of Nations) dan ternyata terjadi ketimpangan dan masih banyak orang melarat, orang pinjam teori Karl Marx untuk menyoal kemiskinan. Mempelajari marxisme tidak sama dengan menjadi komunis. Orang sekadar pinjam pisau Marx untuk membedah anatomi kapitalisme.

Dan tidak usah takut, banyak pengikut Marx yang tidak paham marxisme. Karena apa? Buku babon Marx tentang kritik kapitalisme adalah Das Kapital. Tidak seperti buku lain, buku ini sulit dicerna dan dipahami, termasuk oleh pentolan partai komunis di seluruh dunia. Dulu, sewaktu kuliah dan Orde Baru lagi berjaya, kiri itu ‘seksi.’ Saya juga ingin terlihat seksi dengan menenteng-nenteng buku Das Kapital (edisi Inggris yang saya punya Capital), meski tidak paham isinya.

Sekarang kita pindah ke soal PKI. Saya tidak percaya PKI bangkit. Apa indikatornya? Mayjen (Purn) Kivlan Zen dalam acara ILC TVOne bilang, indikatornya adalah adalah suara-suara yang ingin Tap MPRS No. 25/1966 dicabut. Saya merasa ini dibesar-besarkan.

Dulu Gus Dur punya ide mencabut Tap ini untuk membuka pintu rekonsiliasi. Apa berarti Gus Dur komunis?

Ada banyak tafsir dan teori seputar kejadian tahun 1965. Selama ini tafsirnya dimonopoli Orde Baru: PKI bersalah, berontak, dan layak dibantai semua pengikut dan simpatisannya. Titik! Saya orang NU dan yakin PKI bersalah di tahun 1965 dan tahun 1948. Di tahun 1950-an, abah saya adalah santri Tebuireng, Jombang. Pengasuhnya waktu itu KH. Abdul Kholiq Hasyim, putra Hadlratus Syeikh yang terkenal ‘jaduk’ alias sakti. Semua santri waktu itu digembleng hizib. Untuk apa? Melawan PKI yang aktif memprovokasi kekerasan, termasuk di kantong-kantong NU.

Setelah gagal berontak di Madiun tahun 1948, PKI terus berambisi mengambil alih kekuasaan dan mempengaruhi Bung Karno. Situasi di bawah panas. Kediri, Blitar, Jombang, dan tempat-tempat lain bergolak. Berdasarkan hikayat lisan, banyak kiai-kiai NU dipersekusi PKI. NU tentu saja melawan.

Jadi, teori yang bilang PKI murni korban dalam kasus 1965, pasti ditolak NU. Mereka berhadap-hadapan di lapangan. Sepanjang tahun 50-60an, situasinya seperti “kill or to be killed.” Namun, teori yang menimpakan semua kesalahan kepada PKI sehingga mereka layak dihabisi secara brutal, juga tidak adil.

Sudah banyak sumber kritis yang menyebut tensi sosial yang eskalatif itu ditunggangi oleh lanskap Perang Dingin yang agendanya membersihkan pengaruh komunisme di seluruh dunia. Mereka pakai alat ABRI yang terbelah dan kemudian menyuplai logistik untuk membantai PKI. Tensi sosial di bawah yang keras cocok dengan skenario benturan. NU yang sudah sering bersitegang dengan PKI menjadi mitra dalam mewujudkan skenario itu. Terjadilah kemudian peristiwa berdarah yang mengerikan. Semua orang gelap mata. Korban juga banyak berasal dari orang yang tidak bersalah. Tahu-tahu mereka diangkut, disiksa, asetnya dijarah.

Gus Dur bilang, banyak pihak dalam peristiwa 1965 adalah korban keaadaan. Karena itu, beliau berbesar hati meminta maaf. Tetapi saya syok, Pram (Pramoedya Ananta Toer), sastrawan Lekra yang karya-karyanya dikagumi, tidak menunjukkan akhlak terpuji. Dengan pongah dia menampik uluran tangan Gus Dur.

Prahara 1965 adalah salah satu bab terkelam dari sejarah Indonesia. Kita tahu, pihak-pihak yang ingin kejelasan duduk perkara 1965 tidak bisa serta merta dianggap mewakili aspirasi PKI. Menuntut negara meminta maaf kepada PKI dan menyatakan PKI tidak bersalah pasti ditolak banyak orang, karena PKI terbukti terlibat dalam kekerasan sosial dan pemberontakan. Tetapi, memberikan keadilan kepada korban yang tidak bersalah: korban salah tangkap, korban stigma, dan korban keadaan perlu dilakukan.

Caranya rekonsiliasi kultural alamiah seperti yang dilakukan NU. Banyak kiai NU di Jawa menjadi ayah asuh bagi anak-anak keturunan PKI. Cara ini merupakan mekanisme kultural terbaik ketimbang menyeret Indonesia ke Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) 1965 di Den Haag oleh satu pihak dan membangkitkan sentimen anti-PKI sebagai dagangan politik di pihak lain. Dua-duanya tidak elok! Hanya bikin perpecahan bangsa.

Saya ingin mencapai kesimpulan saya sendiri. Anda boleh menyimpulkan yang lain.

Pertama, orang-orang yang menuntut keadilan dan kejelasan peristiwa 1965 tidak otomatis PKI. Seperti Gus Dur, banyak kalangan adalah pejuang keadilan dan kemanusiaan.

Kedua, kebangkitan PKI hanya dagangan politik. Komunisme sudah tidak laku. Dia hantu yang dipelihara untuk konsolidasi agenda politik. Siapa pelakunya dan apa agendanya? Kalau Anda baca buku Robert Dreyfus, Devil’s Game, isu komunisme ini mengena di kelompok Islam Kanan. Dulu, Jamaluddin al-Afghani membangkitkan Pan-Islamisme dengan dukungan Inggris. Agendanya adalah menyingkirkan pengaruh komunisme di Asia Tengah, Afrika, dan Asia Barat Daya. Spirit revivalisme Islam dibangkitkan untuk melawan pengaruh Rusia di daerah-daerah itu. Dan berhasil!

Pola ini terus digunakan. Dalam lanskap Perang Dingin, Amerika dan Inggris melatih para Jihadis di Afghanistan untuk melawan Rusia. Isunya Islam lawan komunisme. Setelah sukses mengusir Rusia, mereka kelak membentuk al-Qaeda dan menabrak Pentagon dan WTC. Senjata makan tuan! Di Indonesia, petanya jelas sekali. Setelah sukses memenangkan Gubernur DKI, politik Islam bersiap-siap menyongsong Pilpres 2019. Banyak di antara pendukung Gubernur DKI terpilih kemarin yakin bahkan haqqul yaqin Jokowi adalah keturunan PKI. Dan, seperti pola di belahan dunia lain di masa lalu, isu Pilpres 2019 adalah Islam lawan komunisme. Sekarang baru pemansan.

Anda tahu sendiri, siapa yang dianggap representasi Islam, siapa yang dianggap wakil PKI. Dalam politik, wakil Islam tidak harus mengerti Islam. Yang penting, dia mendengungkan aspirasi kelompok Islam. NU adalah pelaku sejarah yang tidak akan mengikuti agenda begini. NU cintra NKRI, cinta Islam, dan cinta Indonesia. Demikian.

Sekjen PP ISNU

Saracen Hoax? Begini Analisa Antara Kabar Beredar dengan Fakta Sesungguhnya

Rocky Gerung 

Di angkatnya soal Saracen dalam acara ILC semakin membuka tabir dan memperjelas tentang skenario Saracen adalah upaya penguasa framing opini di bantu Media dengan segala aparaturnya untuk mengkriminalisasi para netizen yang kritis pada penguasa.

Apa fakta bahwa saracen adalah hoax dan framing media

1. Data beredar : Saracen di kenal dan di ketahui publik secara luas oleh berbagai publikasi yang di rilis oleh penyidik polri

Fakta : para netizen pegiat medsos sekalipun tudak kenal apa itu saracen

2. Data beredar : Publikasi penyidik polri mengarahakan pemahaman publik seolah olah saracen ini adalah organisasi rahasia dan rapi yang menerima bayaran untuk membuat hoax khususnya kasus sara dengan bukti yang di tampilakan adalah adanya struktur organisasi dan bukti proposal yang di temukan dalam komputer Jasriadi yang di sebut-sebut sebagai ketua Saracen

Fakta : a.Struktur Organisasi tersebut cuma di buat asal-asalan sebagai draft yang tidak pernah dan belum pernah di realisasikan sebagai organisasi, nama-nama yang teecantum tidak pernah di hubungi dan tidak tahu menahu, pembuat draft juga menjelaskan organiasi itu blm pernah ada hanya draftnya saja sebagai file tersimpan dalam hardisk, penyidik polrilah yang dengan sengaja mempubilkasikan bahwa seolah-olah struktur itu ada dan pernah terbentuk untuk memperkuat premis yang sedang di bangun penyidik, Cilakanya semua itu terbongkar dengan gamblang dalam ILC pada 29-9-2017

Semua orang yang di sebut dalam struktur membantah dan bantahannya terkinfirmasi secara jelas dari dua pihak ( artinya sangat clear bahwa struktur itu abal2 karena hanya draft dan tidak pernah di realisasikan) seharusnya penyidik polri tidak boleh mempulikasikan materi itu karena sangat summir dan tidak jelas apalagi di sebut sebagai fakta/ bukti sangat lemah sekali.

b.Ternyata aliran dana yang di maksud seperti seolah-olah saracen sudah pernah menerima order untuk membuat konten hoax hanya di dasarkan lagi-lagi pada file proposal yang di temukan dari komputer Jasriadi, di mana proposal tersebut tidak pernah jadi proyek, seharusnya tuduhan itu baru kuat misalnya polisi sudah menemukan kwitansi, aliran dana dalam rekening sehingga cukup kuat untuk di sebut sebagai bukti permulaan

Data bahkan bukti permulaan yang tidak memadai sudah di publikasikan di goreng goreng beritanya melalui Kompas TV dan Metro Tv tentu ini bisa di baca publik sebagai framing media mengarahkan publik pada sebuah absurditas untuk di paksakan menjadi kenyataan

Sungguh menyedihkan melihat cara-cara negara menangani masalah dengan sengaja membuat kegaduhan denga sebuah opini yang absurd bahkan Hoax

Jadi sesungguhnya inilah menurut saya yang di maksud oleh 

Rocky Gerung: Pembuat Hoax Terbaik adalah Penguasa

Kalau Penyidik Polri Mau dapat produsen dan pabrik hoax terorganisir rapi dengan bayaran dan dana yg besar dan jelas siapa pendananya, siapa ketua organisasinya, siapa saja dalam strukturnya dan siapa yang memesan dan di untungkan oleh organisasi produen hoax ini segera saja Interogasi *Kartika Djumadi JASMEV*

Mengapa polisi malah membuat rekayasa otak atik gathuk cerita soal saracen