Tentang 'MARHAEN' Pada 'SHALAWAT MARHAEN'

Ada seorang kawan petani yang bertanya, mengapa "Shalawat Marhaen" dinamai "Marhaen"? Siapa itu "Marhaen"?

Pertanyaan ini menarik sekaligus penting, karena menggambarkan bahwa:

1) Kaum Marhaen sendiri hari ini sudah tidak mengenal lagi istilah "marhaen" yang dulu diciptakan Bung Karno (BK) untuk membela kepentingan mereka. Ini akibat cuci-otak dan de-Sukarno-isasi oleh Orba.

2) Istilah "marhaen" sendiri sudah mengalami reduksi sedemikian rupa, dikesankan terkait dengan partai politik bernama PDI-P, sehingga istilah ini terkesan hanya milik trah Bung Karno atau mereka yang berasosiasi dengan PDI (zaman dulu) atau PDI-P.

Poin kedua ini adalah mitos. "Marhaen" memang kerap terdengar dari para kader politik yang mengklaim pewaris ajaran politik Bung Karno, tapi istilah ini bukan milik mereka saja. Istilah ini milik bangsa Indonesia, juga milik kaum pergerakan yang berjuang untuk tercapainya cita-cita revolusioner Sukarno. Lagi pula, siapa hari ini yang bukan "pewaris Bung Karno"? Kita selalu mewarisinya, sedikit atau banyak, diam-diam atau terang-terangan, satu dan lain cara. Kita terus membaca "Di Bawah Bendera Revolusi", dan jujur atau tidak, masih berada dalam bayang-bayang seruannya. Tak terkecuali kaum santri. Para santri diam-diam, diakui atau tidak, adalah juga Sukarnois dengan cara mereka masing-masing.

Istilah "Marhaen" didefinisikan BK sebagai gabungan "kaum proletar Indonesia", "kaum tani Indonesia yang melarat", dan "kaum melarat Indonesia yang lain-lain".

Lebih eksplisit, BK menjabarkan: "Marhaen bukanlah kaum proletar (kaum buruh) saja, tetapi ialah kaum proletar dan kaum tani melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain, misalnya kaum pedagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum gerobag, kaum nelayan, dan kaum lain-lain".

"Marhaen" adalah cara BK melakukan pribumisasi (pembumian) atas istilah "Proletariat". Sebagaimana Gus Dur melakukan pribumisasi (pembumian) atas syariat Islam.

Akan muncul debat teoretik, khususnya dalam epistemologi Marxis, apa perbedaan "marhaen" dan "proletar"? BK tak sampai melakukan debat sejauh itu, dan jika hari ini kita mau memperdebatkannya, layak didiskusikan. Tapi kira-kira bisa dinyatakan: "setiap proletar adalah marhaen, tapi tak semua marhaen adalah proletar".

"Marhaen" lebih luas daripada "proletar", mencakup mereka yang hidup di garis semi-proletar, seperti kaum profesional (guru, dll) yang hidupnya rawan terjatuh ke dalam garis kemiskinan karena ketergantungan pada relasi upahan, artinya guru yang masih melarat hidupnya. Mencakup pula kaum yang sekarang disebut "proletar informal", mereka yang tidak hidup dari upah bulanan, tapi melarat karena hidup dalam lingkaran setan kapitalisme sebagai tenaga kerja cadangan untuk pabrik atau relasi upahan informal (kuli bangunan, pemulung, penjual kaki lima, dan lain-lain). Pada masa BK, belum dikenal itu istilah "proletar informal" seperti dalam studi sosiologi Marxis sekarang.

"Marhaen" ciptaan orisinal yang jenius. Dari seorang Muslim-Marxis Indonesia dan Nusantara yang adalah Bung Karno. Tapi ia menjadi rongsokan sejarah, karena memang tak ada rezim yang mau kaum marhaen bangkit dan sadar. Rezim yang juga menista BK menjadi sekadar asesori tiap 17 Augustus, tapi menginjak-injak warisan pemikirannya.

Shalawat ini cara penulis mensyukuri Bung Karno, sekaligus mensyukuri Nabi Pembebasan yang selalu dikagumi BK dalam setiap langkah perjuangannya, Rasulullah Muhammad, shallallahu 'alaihi wasallam.

KH. Ahmad Basyir Abdullah Sajjad, Akui Aku Sebagai Murid dan Santrimu

Wafatnya Beliau, Duka Bagi Umat

Dari beliau, penulis belajar tafsir Al-Qur'an, bidang yang belakangan penulis geluti.

Dari putranya, Kiai Abd A'la, penulis belajar tak langsung "ilmu menulis", memanfaatkan perpustakaannya yang cukup melimpah. Dari koleksi perpustakaannya, sewaktu mondok, penulis dapat mengakses literatur-literatur Barat modern dan memfotokopinya -- suatu "kemewahan" di tengah pondok yang biasa bergelut dengan kitab kuning saja. Kebiasaan memfotokopi literatur ini kemudian berlanjut di perpustakaan Seminari Yogyakarta.

Intinya, keluarga besar K. Ahmad Basyir Abdullah Sajjad telah menjadi ibarat "madrasah pemikiran" bagi penulis.

"Madrasah" ini pernah berlangsung dengan "dialektika"-nya sendiri. Pernah dari gesekan literatur itu, penulis tertarik dengan tema "pembaruan Islam" yang diusung oleh Bediuzzaman Said Nursi, pemikir dan ulama Kurdi yang mewarnai pemikiran Turki abad ke-20. Ketertarikan ini dipicu oleh klaim Kurzman dalam "Liberal Islam" yang mengklaim gagasan-gagasan Nursi meletakkan dasar bagi Islam liberal di Turki. Dua artikel panjang tentang Nursi kemudian terbit di majalah "Aula" milik NU, berturut-turut.

Lalu beberapa bulan kemudian, dalam suatu acara, Kiai Basyir menyitir tentang ketidaksetujuannya atas ide "pembaruan Islam". Bagi beliau, tidak ada yang perlu diperbarui dari Islam. Entah apakah pernyataan itu merespons tulisan penulis di majalah "Aula" atau tidak, tapi sepertinya iya. Penulis hanya menyimak, dengan sedikit rasa terkejut tak menyangka dapat tanggapan seperti ini. Diam-diam sepertinya beliau cukup aktif mengikuti perkembangan wacana pemikiran Islam di media, walaupun tak semua disetujuinya. Tak segan-segan beliau akan mengutarakan kritiknya.

Kepergiannya merupakan kehilangan besar. "Kiai, walaupun mungkin pendapatku pernah tak berkenan bagimu, tetap akui aku sebagai murid dan santrimu, 'dunyan wa ukhron'."

Oleh : Muhammad Al-Fayyadl 

Catatan Penting Pembubaran HTI

HTI

Ada beberapa catatan terkait pembubaran HTI -- catatan-catatan ini perlu dielaborasi lebih jauh tapi mungkin dalam kesempatan lain saja.

1. HTI bukan Ormas (organisasi kemasyarakatan), tapi lebih tepat disebut "Orpol" (organisasi politik). Keterangan ini bisa diperoleh di situs HT internasional. Membubarkan Orpol dengan aturan Ormas, tepatkah?

2. Membubarkan HTI dan menjadikannya organisasi ilegal, tidak menyelesaikan masalah, tapi menyimpan bara di kemudian hari. Kita perlu belajar dari sejarah al-Ikhwan al-Muslimun (IM) di Mesir, yang tak benar-benar mati setelah ditindas habis-habisan oleh rezim Hosni Mubarak. Para aktivis HTI dapat ber-"taqiyah" dan bergerilya. Karena "taqiyah" ini, maka gagasan Khilafah dapat berkembang lebih subur "di bawah tanah". Di sisi lain, fobia akan HTI akan muncul, seperti selama rezim Orba, orang diajari fobia atas PKI. Fobia ini sebentuk irasionalitas yang lain. Sampai kapan bangsa ini akan sembuh dari paranoianya bila pemerintah kerap "mendidik" warganya fobik atas suatu entitas tertentu? Tak akan sembuh. Satu fobia akan melahirkan fobia lain.

Tak semua kalangan mengerti benar apa itu Khilafah. Ketidakmengertian ini akan menyuburkan paranoia berkepanjangan. Selama tentu, pendidikan kritis tidak berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Jangankan tentang Khilafah, tentang Pancasila saja tak semua elemen masyarakat memahami secara kritis. Tanpa pendidikan kritis, semua gagasan ini hanya menumpuk kekusutan -- Indonesia akan terus "dikutuk" oleh jargon-jargon ideologis, oleh perang ideologis yang makna konotatif dan denotatifnya selalu dibuat kabur.

3. Yang jauh lebih penting daripada pembubaran HTI adalah membongkar gagasan Khilafah secara kritis, mengambil intisari rasionalnya, lalu melepas cangkang HTI-nya.

Khilafah pernah ada dalam sejarah Islam. Namun, kini ia tak ada lagi digantikan oleh negara-bangsa. Walaupun begitu, inti dari gagasan Khilafah, antara lain, adalah Pan-Islamisme, gagasan dan visi tentang persatuan umat Muslim semesta melawan imperialisme. Pada titik ini, kajian yang kritis, interdisipliner, tidak dogmatis, dan terbuka tentang Khilafah dan dialektikanya dalam kesadaran umat Muslim, di tengah pergaulan global hari ini, sangat diperlukan. Namun jarang kita menemukan kajian semacam ini dilakukan baik oleh HTI maupun kalangan Islam moderat. HTI terjebak dalam mimpi buta atas Khilafah yang tidak mendarat secara historis dengan realitas negara-bangsa. Kalangan Islam moderat terjebak oleh pandangan bahwa Khilafah niscaya berkontradiksi dengan negara-bangsa dan Islam Nusantara.

Penggalian atas model-model eksperimentasi Khilafah yang alternatif, di luar konsepsi HTI yang selama ini vokal menyuarakannya, tidak pernah dilakukan. Hal ini praktis menutup imajinasi umat Muslim dewasa ini akan Pan-Islamisme, suatu pemikiran yang dapat merangsang lagi diskusi tentang peran Islam dalam kancah global untuk memerangi imperialisme dan kapitalisme yang menggurita. Karena ketiadaan konsepsi ini, di Timur Tengah praktis HT turut menjadi bagian dari krisis yang diarsiteki oleh imperialisme global. HT Timteng turut memberi amunisi bagi pihak yang bertikai di bawah ketiak imperialisme.

Sebagai tawaran Islam Progresif, penting hari-hari ini menggali lagi Pan-Islamisme, mengatasi keterbatasan-keterbatasan konsepsi Khilafah ala HTI, namun tanpa membuang gagasan "di balik" Khilafah itu sendiri, yaitu persatuan umat Muslim dalam kerangka global yang inklusif dan memiliki watak perlawanan.

4. HTI mungkin dapat dibubarkan secara formal, namun ada beberapa agenda kritis HTI terkait perlawanannya atas imperialisme dan kapitalisme yang perlu diapresiasi positif oleh gerakan sosial, termasuk gerakan sosial yang lahir dari rahim moderatisme Islam Aswaja.

Anda boleh tidak suka dengan HTI, namun Anda harus salut dengan kegigihan mereka mencari sistem alternatif di luar kapitalisme, meski -- celakanya -- solusinya ujung-ujungnya Khilafah, bukan perluasan demokrasi yang berkolaborasi dengan agenda-agenda keagamaan progresif. Kegigihan ini, etika militansi yang berharga, yang terlalu sayang kalau dibuang begitu saja.

Oleh : Muhammad Al-Fayyadl